JAKARTA--Ketua Komite Independen Telekomunikasi dan Penyiaran Indonesia (KITPI) serta Ketua Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) Indonesia menyambut positif aliansi anak entitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ketua KITPI Heru Sutadi menilai kerja sama Telkom dengan Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan inisiatif baik agar mampu bersinergi dengan rencana e-Pemerintah yang sering disebut-sebut Presiden, terutama dengan fokusnya pada sektor maritim.
"Apalagi pelabuhan, sebagai titik krusial keluar masuk barang yang akan jadi gerbang tol laut antarkota, antarpulau, antarnegara," ucapnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (13/11/2014).
Meski kerja sama masih terbatas antara anak kedua entitas, Heru menilai perlunya mengawasi dampak.
"Kalau bagus bagi kemajuan pelabuhan kenapa tidak? Aturan KPPU soal monopoli dan kontrak eksklusif perlu jadi perhatian," ujar Heru.
Menurutnya, sejak sektor telekomunikasi lepas dari Kementerian Perhubungan akibat penarikan Direktorat Jenderal Postel (sekarang dibagi SDPPI dan PPI) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2005, seluruh kemitraan Telkom juga ikut digulung.
"Kini dengan adanya kerjasama di bawah Dephub tentunya akan bersinergi lebih dalam terkait USO maupun sertifikasi nahkoda."
Sementara itu, Ketua Umum Masyakarakat Telekomunikasi (Mastel) Indonesia Setyanto P. Sentosa berpendapat aliansi tertulis bernada positif.
"Sebaiknya tak cuma Telkom, operator lain juga harus digandeng garap pembangunan infrastruktur perhubungan berbasis TIK di Indonesia, meski diperlukan sistem sekuriti dan penyaring yang dituntut baik," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (13/11).
Kesalahan instansi pemerintah terdahulu, ujarnya, sering melupakan aliansi lintas sektor badan usaha milik negara (BUMN).
"Di Angkasa Pura saja Telkom tak bisa masuk, padahal kita mau implementasi e-Pemerintah," ucap Setyanto.
Seperti diketahui, Telkom akhirnya menjalin aliansi strategis pengadaan platform dengan Kemenhub, padahal perseroan dengan saham mayoritas dikuasai pemerintah (53,14%) dan publik (46,86%) telah mulai presentasi melalui Rapat Koordinasi Data dan Informasi (Rakordatin) Kemenhub sejak Oktober 2012 lalu.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Muhammad Awaluddin menjelaskan peran Telkom adalah membangun infrastruktur pita lebar di 6 portal utama Sumatra (Belawan, Batam), Jawa (Priok, Perak), dan Papua (Sorong), ditarget kelar akhir 2014.
"Implementasinya meliputi aspek Connectivity akses pita lebar fiber optic (FO), penyediaan akses jaringan tanpa kabel @wifi.id, serta penguatan data jaringan," ujar Awaluddin yang juga ikut menyaksikan MoU, dalam siaran pers yang diterima Bisnis Rabu (12/11).
